Nama Panjang Prabowo Subianto
Program lumbung pangan
Pada tahun 2020, Prabowo ditunjuk oleh Jokowi untuk menjadi ujung tombak program lumbung pangan nasional (food estate). Alasan Jokowi menunjuk Prabowo adalah karena sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo juga berperan penting dalam menjalankan proyek-proyek strategis seperti lumbung pangan. [170] Meskipun Prabowo terpilih sebagai pemimpin proyek, ia menekankan bahwa Kementerian Pertahanan hanya akan memainkan peran pendukung dalam proyek lumbung pangan, sementara Kementerian Pertanian akan memainkan peran utama, yang menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan proyek ini. Hal ini mencerminkan sinergi antara sektor pertanian dan pertahanan dalam upaya mencapai keberlanjutan dan ketahanan pangan nasional.[170]
Pemerintahan dan kabinet
Susunan Kabinet Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka (atas) dan pembekalan Kabinet Merah Putih di Akmil, Magelang (bawah)
Pada tanggal 20 Oktober malam hari, Prabowo mengumumkan kabinet menteri terbesar di Indonesia sejak Kabinet Dwikora II yang dipimpin oleh Presiden Soekarno pada tahun 1966, yang terdiri dari 103 anggota termasuk 48 menteri dan 55 wakil menteri.[209][210] Pada tanggal 25 Oktober, ia mengadakan retret gaya militer untuk kabinetnya di Akademi Militer di Magelang.[211]
Sebagai presiden, Prabowo melakukan kunjungan luar negeri pertamanya ke Tiongkok pada 9 November 2024.[212]
Pendidikan militer dan penugasan
Prabowo Subianto mendaftar di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akademi Militer Nasional) di Kota Magelang pada tahun 1970.[34] Ia lulus pada tahun 1974 bersama orang lain yang kemudian memperoleh posisi kepemimpinan senior seperti Susilo Bambang Yudhoyono.[34]
Pada tahun 1976, Prabowo Subianto bertugas di Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia, Kopassus dan ditugaskan sebagai Komandan Grup 1 Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha), yang merupakan salah satu anggota TNI Angkatan Darat. Unit komando Nanggala di Timor Timur, bekas wilayah Portugis yang telah diinvasi pada tahun sebelumnya.[34] Prabowo, yang saat itu berusia 26 tahun, adalah Panglima Nanggala termuda.[34] Prabowo memimpin misi untuk menangkap wakil presiden Fretilin, yang merupakan Perdana Menteri pertama Timor Timur, Nicolau dos Reis Lobato.[34] Yang membimbing Prabowo Subianto adalah Antonio Lobato, adik Nicolau sendiri. Pada tanggal 31 Desember 1978, kompi Prabowo menemukan dan menembak mati Nicolau di perut ketika ia sedang dikawal di Maubisse, lima puluh kilometer selatan Dili.[34]
Diklaim, pada tahun 1983, Prabowo memimpin pasukan khusus yang bertanggung jawab atas Pembantaian Kraras di Timor Timur.[35] Orang-orang yang selamat dari pembantaian ini dikurung di kamp konsentrasi yang dijaga oleh pasukan Prabowo, di mana banyak di antara mereka yang meninggal karena kelaparan dan penganiayaan.[36] Prabowo mengklaim bahwa dia tidak berada di dekat distrik Viqueque ketika pembantaian itu terjadi, dan baik PBB maupun pemerintah Timor Leste tidak pernah mengajukan tuntutan pelanggaran hak asasi manusia terhadapnya.[37] Jose Manuel Tesoro menulis untuk Asiaweek pada tahun 2000, menghubungi empat organisasi non-pemerintah termasuk TAPOL di London; Solidamor di Jakarta; Yayasan HAK, yang berkantor pusat di Dili; dan East Timor Action Network (ETAN) di New York, dan mereka tidak dapat memberikan laporan saksi mata, transkrip komunikasi yang disadap, dokumen yang bocor, atau apa pun yang dapat mendukung keterlibatan Prabowo.[38][35]
Pada tahun 1985 Prabowo Subianto mengikuti Kursus Perwira Infanteri Tingkat Lanjut di Fort Benning, di Amerika Serikat untuk pelatihan komando.[39] Pada awal tahun 1990-an, sebagai Panglima Kopassus Grup 3, Mayor Jenderal Prabowo berusaha menumpas gerakan kemerdekaan Timor Timur dengan menggunakan pasukan tidak teratur yang disebut geng "ninja", berkerudung berpakaian hitam dan beroperasi pada malam hari. Sementara, di kota-kota besar dan desa-desa, milisi dilatih dan diarahkan oleh komandan Kopassus. Pelanggaran hak asasi manusia meningkat. Kampanye Angkatan Darat tahun 1997 disebut Operasi Pemberantasan.[40]
Pada tahun 1996, Prabowo Subianto memimpin Operasi Mapenduma di daerah pegunungan Papua. Tujuan dari operasi tersebut adalah pembebasan 11 peneliti ilmiah yang disandera oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Para peneliti tersebut adalah lima orang Indonesia, empat orang Inggris, satu orang Belanda dan istrinya yang sedang hamil asal Jerman. Dua sandera laki-laki asal Indonesia tewas sesaat sebelum operasi penyelamatan. Misi tersebut melibatkan dukungan rahasia dari Atase Militer Inggris dan veteran SAS, Kolonel Ivor Helberg.[41] Setelah pemindahan sandera, Kopassus di bawah pimpinan Prabowo Subianto memulai kampanye pembalasan terhadap desa-desa yang dianggap mendukung OPM, dalam satu insiden di desa Geselema yang menyerang penduduk desa dengan helikopter militer yang menyamar sebagai helikopter Palang Merah.[42]
Pada tanggal 20 Maret 1998, Prabowo Subianto diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) yang beranggotakan 27.000 orang, yang juga pernah dipimpin oleh mertuanya, Soeharto pada tahun 1965.
Pemberhentian dari militer
Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi kepresidenan dan Wakil Presiden B.J. Habibie mengambil alih jabatan presiden. Sore hari setelah pelantikan Habibie sebagai presiden, Prabowo Subianto meminta Habibie agar ia diangkat menjadi pimpinan Angkatan Darat menggantikan Wiranto. Namun, Habibie dan Wiranto justru memberhentikan Prabowo dari jabatannya sebagai Pangkostrad, dan keesokan harinya, mengumumkan pengangkatan Wiranto menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima Tentara Nasional Indonesia yang berujung pada pemberhentian Prabowo. Ada dua versi bagaimana ini terjadi: versi pertama menyatakan bahwa Prabowo Subianto yang geram pergi ke Istana Kepresidenan sambil membawa pistol dan truk pasukan Kostradnya. Karena dihalangi masuk ke kantor Habibie, ia mendatangi Soeharto yang malah justru menegurnya.[61][62][63] Sementara itu, versi lain menyebutkan bahwa Prabowo diberhentikan dari jabatannya karena ia dicurigai akan melakukan kudeta terhadap Habibie.[64] Dikatakan bahwa setelah pelantikan Habibie, Wiranto melaporkan bahwa terdapat pergerakan dari pasukan Kostrad yang terkonsentrasi di sekitar kediaman Habibie. Habibie kemudian memerintahkan untuk memberhentikan Prabowo dari jabatannya tepat sebelum matahari terbenam pada hari itu juga.[65][66][67] Bagaimanapun, Prabowo kemudian dikunjungi oleh Wiranto di rumahnya pada akhir pekan tanggal 23 atau 24 Mei dan kemudian ditugaskan kembali ke peran non-tempur di Sekolah Staf Umum dan Komando Angkatan Bersenjata di Bandung.[68]
Setelah penyelidikan ABRI, pada bulan Agustus 1998, Dewan Kehormatan Perwira memutuskan bahwa Prabowo bersalah karena "salah menafsirkan perintah" dalam penculikan sembilan aktivis anti-Soeharto pada tahun 1998.[69] Prabowo Subianto mengaku bertanggung jawab atas penculikan sembilan aktivis tersebut,[70] dan diberhentikan dengan hormat dari dinas militer pada bulan November.[71] Dia dan Wiranto membantah pemecatan itu akibat tindakan disiplin.[72] Kemudian dia pergi ke pengasingan sukarela di Yordania[72] di mana dia mengenal Raja Abdullah II muda yang baru di negara itu sebagai sesama komandan pasukan khusus.[70] Dalam wawancara dengan majalah Asiaweek pada tahun 2000, Prabowo Subianto berkata, "Saya tidak pernah mengancam Habibie. Saya tidak berada di balik kerusuhan. Itu kebohongan besar. Saya tidak pernah mengkhianati Soeharto. Saya tidak pernah mengkhianati Habibie. Saya tidak pernah mengkhianati negara saya. Ada kelompok tertentu yang ingin menjadikan saya kambing hitam, mungkin untuk menyembunyikan keterlibatan mereka."[69] Kelompok hak asasi manusia telah lama mempertanyakan kelayakan Prabowo untuk mencalonkan diri sebagai presiden, dengan menyatakan bahwa ia diberhentikan dari Angkatan Darat pada bulan Agustus 1998[a] karena "salah menafsirkan perintah" dalam penculikan aktivis demokrasi. Meskipun pernyataan tersebut merupakan pernyataan resmi militer, para pengamat telah lama meyakini bahwa hal tersebut merupakan sebuah konspirasi kudeta yang membuat Prabowo, yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrad, memberikan perintahnya.[73]
Sebagai Calon Presiden di tahun 2014, masa lalu Prabowo mendapat sorotan baru, dan banyak organisasi yang menyerukan agar dia mundur. Pada 19 April, ia dikritik oleh penyair besutan Fahmi Habcyi yang menghubungkannya dengan hilangnya penyair legendaris Widji Thukul dan mendesaknya untuk mengembalikan Thukul karena istrinya sangat terpukul atas menghilangnya suaminya.[74] Koalisi yang terdiri dari Imparsial, Kontras, Setara Institute, dan Kelompok Kerja Hak Asasi Manusia (HRWG), yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa, mengunjungi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta pada 7 Mei 2014 untuk mendesak komisi tersebut menyelidiki kembali Prabowo Subianto.[75] Laporan tanggal 27 Juni 2014 mengindikasikan bahwa seorang jurnalis investigasi, Allan Nairn, telah diancam akan ditangkap "karena mengungkap peran mantan jenderal tersebut dalam pelanggaran hak asasi manusia."[76]
Saat debat capres 2024 tanggal 12 Desember 2023, secara tersirat Prabowo mengaku telah melakukan penculikan Budiman Sudjatmiko, yang merupakan pelanggaran HAM, kemudian Sudjatmiko menjadi salah satu juru bicaranya.[77] Sebelum debat, Prabowo juga mengaku kepada Sudjatmiko, bahwa dirinya telah membebaskan seluruh aktivis yang diculiknya namun tidak mengetahui nasib mereka setelah dibebaskan.[78] Menjelaskan keputusannya, Budiman mengklaim orang-orang berubah setelah 25 tahun, baik dia maupun Prabowo “bergerak ke tengah.”[51] Maria Catarina Sumarsih, yang putranya ditembak mati dalam penembakan Semanggi pada 13 November 1998, mengatakan bahwa Prabowo bertanggung jawab atas tragedi tersebut.[79]
Setelah keluar dari militer, Prabowo Subianto bergabung dengan bisnis adiknya Hashim Djojohadikusumo. Ia membeli Kiani Kertas, sebuah perusahaan pulp kertas dan perkebunan yang berbasis di Mangkajang, Kalimantan Timur.[80] Sebelumnya, Kiani Kertas dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha yang dekat dengan Presiden Soeharto.[80] Saat ini, Grup Nusantara milik Prabowo menguasai 27 perusahaan di Indonesia dan luar negeri. Perusahaan-perusahaan yang diusung Prabowo antara lain adalah Nusantara Energy (minyak dan gas alam, batu bara), Tidar Kerinci Agung (perkebunan kelapa sawit), dan Jaladri Nusantara (industri perikanan).[81]
Prabowo Subianto mengganti nama Kiani Kertas menjadi Kertas Nusantara. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 dan merupakan bagian dari Nusantara Energy. Ia menguasai area seluas 3.400 hektar yang digunakan untuk pabrik kertas, perumahan karyawan, sekolah swasta, dan berbagai fasilitas perusahaan.[82] Kiani telah dianugerahi status ISO 900–2005 sebagai salah satu perusahaan manajemen kualitas tertinggi. Kiani Kertas dikabarkan mengalami kesulitan keuangan, dan pada awal tahun 2014, para pekerja turun ke jalan untuk menuntut upah mereka yang belum dibayarkan selama lima bulan.[83]
Prabowo Subianto adalah calon presiden terkaya pada pemilu 2009, dengan kekayaan Rp 1,5 triliun (sekitar US$150 juta) dan US$7,5 juta.[84]
Pada tahun 2007, PT Ridlatama, yang mayoritas pemangku kepentingannya adalah Churchill PLC yang berbasis di Inggris, melakukan survei geografis di Kalimantan bagian timur untuk mencari batubara. Dua bulan setelah survei membuahkan hasil positif, pejabat Kutai Timur memberikan izin pertambangan kepada Nusantara Energy (anak perusahaan Grup Nusantara, konglomerat milik keluarga Prabowo) untuk beroperasi di wilayah yang disurvei Ridlatama. Pada tahun 2010, izin Ridlatama dicabut, yang secara efektif menyelesaikan pengambilalihan operasi Churchill oleh Nusantara. Churchill mengajukan banding ke Mahkamah Agung Indonesia namun kalah dalam kasus tersebut. Pada tahun 2012, Churchill mengajukan kasus terhadap pemerintah Indonesia di Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Investasi, menuntut kompensasi sebesar $2 miliar. Indonesia berpendapat bahwa ICSID tidak mempunyai wewenang untuk melakukan arbitrase. Pada tahun 2014 ICSID memutuskan bahwa mereka mempunyai kewenangan dan kasus tersebut masih berjalan.[85][86][87][88]
Pada tahun 2014, Bupati Kutai Timur, Isran Noor, secara terbuka mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.[89] Dia juga mempertimbangkan untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap Churchill, dengan tuduhan bahwa Churchill memalsukan izinnya.[90]
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) didirikan pada tahun 1973 untuk mengadvokasi hak-hak petani. Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden HKTI pada 5 Desember 2004,[91][92] dan dia diangkat kembali pada tahun 2010 untuk masa jabatan kedua.[93]
Peran dalam kejatuhan Soeharto
Kurang dari tiga bulan setelah pengangkatannya sebagai Panglima Kostrad, pada hari pertama kerusuhan Mei 1998, Prabowo Subianto mendesak Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Jenderal Wiranto, untuk mengizinkan dia membawa unit Cadangan Strategisnya dari luar Jakarta ke kota untuk membantu memulihkan ketertiban.[44] Ratusan orang yang dilatih oleh Kopassus (mantan komando Prabowo) diterbangkan dari Dili ke Yogyakarta dengan pesawat carteran, dan kemudian ke Jakarta dengan kereta api.[45] Prabowo Subianto secara terbuka mendesak masyarakat Indonesia untuk bergabung dengannya melawan “pengkhianat bangsa”.[46] Pada pagi hari tanggal 14 Mei, pasukan Kopassus mengawal preman muda dari Lampung di Sumatera bagian selatan menuju ibu kota.[47] Oleh karena itu, Prabowo Subianto dituduh menggunakan para kenalannya di komando sebelumnya untuk mengimpor dan menciptakan masalah, sementara Wiranto menolak memberikan izin kepada komando Prabowo saat ini, Kostrad, untuk memadamkan masalah yang ada, sejalan dengan taktik klasik Jawa untuk menimbulkan kekacauan guna menyaingi dan/atau merebut kekuasaan.[45]
Pasukan di bawah komando Prabowo menculik dan menyiksa setidaknya sembilan aktivis demokrasi pada bulan-bulan sebelum kerusuhan Mei 1998 di Indonesia.[48] Dalam salah satu kesaksian Andi Arief, seorang mantan tahanan, ia bercerita tentang penyiksaan selama berhari-hari di sebuah lokasi yang tidak diketahui letaknya, diduga sebuah kamp militer yang sebagian besar waktunya dihabiskan dengan mata tertutup, dan dipaksa untuk menjawab pertanyaan berulang-ulang, terutama mengenai aktivitas politik mereka. Penganiayaan tersebut termasuk dipukul, diteror secara fisik dan mental, serta disetrum.[49] Meskipun begitu, pada tahun 2009, dua dari sembilan orang tersebut menjadi kandidat Gerindra, partai politik yang mendukung Prabowo, dan seorang lagi menjabat sebagai penasihat medianya.[50] Pada tahun 2024, enam dari sembilan orang yang diculik (termasuk Arief) bekerja untuk Prabowo dan mendukungnya untuk menjadi presiden.[51] Prabowo Subianto juga dicurigai mengorganisir penculikan 13 orang aktivis lainnya (semuanya masih "hilang") antara Februari 1997 dan Mei 1998.[52]
Investigasi yang dilakukan selanjutnya terhadap kerusuhan bulan Mei mengungkapkan bahwa kekerasan di Jakarta adalah hasil pergulatan internal elit militer untuk menjadi penerus Suharto.[53] Banyak yang percaya bahwa Prabowo Subianto, sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), berusaha menjadi penerus mertuanya dan mendambakan posisi Panglima Angkatan Bersenjata yang dijabat oleh Jenderal Wiranto, yang diunggulkan untuk menggantikan Soeharto. Bersama Panglima Komando Operasi Jakarta Raya (Pangkoops Jaya) Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin, Prabowo Subianto bertujuan untuk meneror penentang pemerintah dan menunjukkan bahwa Wiranto adalah "seorang komandan yang tidak kompeten dan tidak dapat mengendalikan kekacauan".[54][55] Selama bulan Agustus dan September, tim pencari fakta mewawancarai Prabowo Subianto, Sjafrie, dan komandan militer lainnya mengenai pergerakan mereka selama kerusuhan Jakarta. Prabowo Subianto menegaskan bahwa dia tidak yakin dengan persisnya pergerakan pasukan militer di ibu kota dan menyerahkan hal tersebut kepada Sjafrie.[56] Dalam laporan akhirnya, tim pencari fakta menduga bahwa, pada malam tanggal 14 Mei, Prabowo Subianto bertemu dengan beberapa tokoh TNI dan tokoh sipil di Markas Kostrad untuk membahas pengorganisasian kekerasan.[57] Namun hal ini kemudian dibantah oleh beberapa orang yang hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk pengacara hak asasi manusia terkemuka Adnan Buyung Nasution dan anggota Tim Gabungan Pencari Fakta, Bambang Widjojanto.[58] Kesaksian selanjutnya dari Prabowo Subianto[59] pada tahun-tahun setelah penyelidikan bertentangan dengan laporan tim dan menimbulkan skeptisisme terhadap tuduhan tim.[60]
Pencalonan wakil presiden
Pada 9 Mei 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo menjadi calon presiden pada Pemilu 2009 saat mereka menyerahkan berkas pendaftaran untuk ikut Pemilu 2009 pada KPU.[107] Namun, setelah proses tawar menawar yang alot, akhirnya Prabowo bersedia menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri. Prabowo dan Megawati menandatangani Perjanjian Batu Tulis, yang menyatakan bahwa:[108]
Pasangan ini, yang dalam bahasa sehari-hari disebut oleh media Indonesia sebagai Mega–Pro, memperoleh 27% suara dan kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono dan pasangannya, ekonom Boediono.[109] Hasil perhitungan manual KPU yang diumumkan pada 25 Juli 2009 tidak jauh berbeda dengan hasil quick count. Megawati dan Prabowo tak hadir saat pengumuman penghitungan resmi tersebut padahal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mengamanatkan setiap pasangan calon untuk hadir dalam menentukan hasil resmi pemilihan presiden.[110]
Pada bulan November 2011, Prabowo Subianto mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan umum Presiden 2014.[12] Survei yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis)[111] dan oleh Lembaga Survei Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2012[112] memberinya keunggulan, namun para pengamat dan aktivis meragukan hasil survey tersebut.[113]
Pada bulan Maret 2012, Gerindra menunjuk Prabowo Subianto sebagai calon presiden tahun 2014.[114] Slogan partai tersebut kemudian diubah menjadi "Gerindra Menang Prabowo Presiden".[115] Prabowo Subianto mengatakan dia akan menjalankan pemerintahan yang ramah investasi jika dia menang dan Indonesia membutuhkan lebih banyak eksplorasi energi. Lebih jauh lagi, ia mengatakan bahwa ia telah melakukan kontak erat dengan serikat pekerja dan yakin bahwa meningkatnya ketidakpuasan pekerja dapat diatasi dengan anggaran nasional yang bijaksana.[116] Ia berjanji akan menggunakan efisiensi gaya militer untuk mendorong proyek-proyek infrastruktur yang tertunda secara kronis, serta menciptakan lapangan kerja di wilayah terpencil di nusantara dengan meningkatkan produktivitas pertanian.[117] Pilar lain dari platform Prabowo adalah bahwa ia sangat sekuler, dan partainya berencana melindungi hak-hak kelompok agama minoritas di negara mayoritas Muslim tersebut.[117]
Berdasarkan berbagai hitung cepat setelah Pemilu legislatif 9 April, Gerindra berada di posisi ketiga, menempatkan Prabowo Subianto sebagai salah satu dari dua calon presiden terkemuka pada pemilu yang akan diadakan pada tanggal 9 Juli, selain Gubernur Jakarta, Joko Widodo.[118] Pada hari Selasa, 20 Mei 2014, Golkar, bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB), secara resmi mendukung Prabowo untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden tahun 2014; koalisi mengumpulkan 48,9% suara dan 52,1 kursi di parlemen.[119] Sehari sebelumnya, Prabowo telah memilih mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa sebagai pasangan wakil presidennya.[120]
Pada tanggal 22 Juli 2014, hari ketika KPU mengumumkan penghitungan resminya, Prabowo Subianto mengundurkan diri dari pencalonan setelah bersikeras untuk menang sejak penghitungan cepat pertama dirilis, meskipun mayoritas menunjukkan bahwa Jokowi unggul. Ia mengaitkan penarikan diri ini dengan “kegagalan Indonesia dalam menjalankan tugasnya terhadap demokrasi” karena “kecurangan besar-besaran yang terstruktur dan sistematis”[121] dan menyatakan bahwa ia dan Hatta "menggunakan hak konstitusional kami untuk menolak pemilihan presiden dan menyatakannya inkonstitusional".[122] Pidatonya yang disiarkan secara langsung menyiratkan bahwa ia akan menggugat hasil tersebut ke Mahkamah Konstitusi.[121] Laporan selanjutnya menunjukkan adanya kebingungan mengenai apakah Prabowo Subianto mengundurkan diri dari pemilu atau sekadar menolak penghitungan suara.[123]
Menurut Douglas Ramage dari Bower's Asia Group yang berbasis di Jakarta, ini adalah pertama kalinya sejak Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998, legitimasi suatu pemilu dipertanyakan; dia menyatakan bahwa Indomesia telah memasuki "wilayah yang belum dipetakan".[122] Legalitas gugatan terhadap Prabowo Subiantoro patut dipertanyakan, karena jika ia mengundurkan diri, ia tidak lagi dianggap sebagai calon presiden.[122] Jika dia bisa membuat gugatan tersebut, menurut The Jakarta Post, jarak antara keduanya sudah cukup untuk membuat gugatan tersebut menjadi sulit diproses.[124] Berdasarkan undang-undang pemilu presiden, Prabowo bisa menghadapi hukuman enam tahun penjara dan denda 100 miliar rupiah ($10 juta) jika mengundurkan diri.[121][122] Malamnya, Joko Widodo resmi diumumkan sebagai presiden dan mulai mendapat ucapan selamat dari para pemimpin dunia.[125]
Setelah pengumuman tersebut, nilai Rupiah Indonesia turun sebesar 0,3%, dan JSX Composite turun sebesar 0,9%.[123] Para pengamat membantah tuduhan kecurangan yang dilontarkan oleh Prabowo, dan berpendapat bahwa pemilu tersebut “secara umum adil dan bebas”; Maswadi Rauf dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa "tidak ada tanda-tanda kecurangan yang signifikan", dan mundurnya Prabowo hanya mencerminkan "sikap nyata para elit, yang belum siap menerima kekalahan".[126] Pada tanggal 21 Agustus 2014, Mahkamah Konstitusi Indonesia menolak klaim kecurangan yang diajukam olehnya, dan membenarkan kekalahannya dalam pemilu.[127]
Pada 12 April 2018, Prabowo Subianto mengumumkan bahwa ia akan ikut serta dalam Pemilihan Presiden 2019 jika ia dapat memperoleh dukungan yang cukup dari partai politik lain.[128] Media di Indonesia sempat berspekulasi apakah Prabowo Subianto akan menjadi calon presiden atau "king-maker" yang memberikan dukungannya kepada calon lain.[129] Kakak laki-laki Prabowo, Hashim, pada Maret 2018 mengatakan faktor kesehatan dan logistik harus dipertimbangkan sebelum partai mengumumkan calon presiden.[130]
Pada bulan April 2018, John McBeth melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan telah mengadakan serangkaian pertemuan dengan Prabowo Subianto, yang puncaknya adalah usulan pasangan gabungan Jokowi-Prabowo untuk pemilu 2019. Luhut dilaporkan kehilangan semangatnya setelah Prabowo diduga menyatakan ingin memimpin militer dan mendapatkan tujuh kursi di kabinet baru.[131] Fadli Zon membantah Luhut dan menyatakan bahwa Prabowo hanya membahas politik, dan mengeklaim bahwa mereka hanya berbicara tentang langkah ekonomi Eropa dengan tujuan untuk membatasi impor minyak sawit Indonesia. Pejabat Gerindra Andre Rosiade pun menepis laporan tersebut dan menyebutnya sebagai hoaks.[132]
Pada tanggal 10 Agustus 2018, Prabowo Subianto mendaftar di kantor KPU untuk pemilihan presiden tahun 2019 dengan Sandiaga Uno sebagai pasangannya dan dengan dukungan dari Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat dan Partai Berkarya.[14] Partai Demokrat pada awalnya menginginkan agar Prabowo Subianto memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pasangannya.[133] Setelah pemilu, 'penghitungan cepat' yang dilakukan di TPS oleh lembaga-lembaga independen yang diberi wewenang oleh pemerintah menunjukkan bahwa Jokowi menang dengan selisih sekitar 10%, namun Prabowo Subianto mengeklaim kemenangan, dan bersikeras bahwa penghitungan sebenarnya yang dilakukan pihaknya menunjukkan bahwa ia memperoleh 62% suara. pemungutan suara.[134] Klaimnya yang tidak berdasar mengenai kecurangan yang meluas mendorong para pendukungnya melakukan protes di Jakarta, yang mengakibatkan kerusuhan yang menyebabkan delapan orang tewas dan 737 orang luka-luka.[135][136] Mahkamah Konstitusi pada Juni 2019 dengan suara bulat menolak permohonan banding Prabowo terhadap hasil pemilu.[137]
Pada tanggal 14 Juli 2019, Prabowo akhirnya mengakui kekalahannya kepada Jokowi dalam perjalanan kereta api di MRT Jakarta, mengucapkan selamat kepada Jokowi dan meminta maaf karena mengkritiknya selama masa kampanye. Namun, hal ini menambah kritik dari para pendukungnya yang kesal yang menyatakan bahwa Prabowo harus tetap menjadi bagian dari oposisi.[138][139] Partainya sendiri, Gerindra, akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju milik Jokowi pada tanggal 21 Oktober 2019 dan Prabowo sendiri ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan pada tanggal 23 Oktober 2019, sehingga bergabung dengan kabinet Jokowi.[140][141]
Pada tanggal 7 Januari 2023, Prabowo Subianto kembali meluncurkan kampanye presiden ketiganya untuk Pemilihan Presiden 2024.[142] Ia mencalonkan diri sebagai presiden, bersama dengan Gibran Rakabuming Raka (putra tertua Joko Widodo, Presiden Indonesia dan rival Prabowo sebelumnya), sebagai calon wakil presidennya. Baik dia maupun Gibran mendaftar di kantor KPU pada 25 Oktober 2023 dengan dukungan Gerindra, Golkar, PAN, PBB, Partai Demokrat, Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Garuda.[143] Baik dia maupun pencalonan Gibran digugat di Mahkamah Konstitusi karena persyaratan usia. Dalam kasus Prabowo, ia digugat karena usianya yang sudah lanjut (Prabowo berusia 71 tahun saat mengumumkan pencalonannya) dan telah mengumumkan pencalonannya untuk ketiga kalinya.[144] Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak gugatan tersebut.[145]
Pada bulan November 2023, Prabowo Subianto menyerukan “penyeimbangan kembali” dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia memandang ke arah Barat; sekarang mereka harus belajar dari Timur seperti Tiongkok, India, Jepang dan Korea Selatan.[146] Prabowo menyambut baik gagasan Indonesia bergabung dengan BRICS jika hal tersebut menguntungkan perekonomian Indonesia, dengan alasan sifat BRICS sebagai blok ekonomi, bukan blok geopolitik.[147]
Pada 14 Februari 2024, dalam laporan tidak resmi, Prabowo berhasil memimpin tiga jalur suara dengan memperoleh 58% suara.[148] Hal ini berujung pada pernyataan The New York Times yang menulis bahwa demokrasi di Indonesia terancam ditinggalkan.[148] Prabowo kemudian memenangkan penghitungan cepat yang dilakukan oleh semua survei dan menyerukan persatuan sambil berjanji menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia dan akan membentuk pemerintahan yang akan dipimpin oleh “putra dan putri terbaik Indonesia”.[149] Meski begitu, ia juga berpesan kepada para pendukungnya untuk tenang namun hati-hati menunggu hasil resmi dari KPU.[149]
Pada tanggal 20 Maret 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan kemenangan Prabowo, setelah memperoleh lebih dari 96 juta suara. Prabowo dan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming, dilantik pada 20 Oktober 2024.[150]
Pada 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan hukum terhadap hasil pemilu presiden, sehingga KPU dapat menyatakan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang.[151][152][153]
Pada tanggal 23 Oktober 2019, Prabowo Subianto dilantik sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Joko Widodo.[140] Ia dibantu oleh Wahyu Sakti Trenggono sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurut Jokowi, Prabowo mendapat jabatan itu karena "Memang dia punya banyak pengalaman di sana".[154] Jokowi mengklarifikasi bahwa keputusannya menunjuk Prabowo adalah untuk membangun “demokrasi yang berdasarkan gotong royong” dan mengatakan itu demi kebaikan negara,[155] sedangkan Prabowo menyatakan keinginannya untuk menjabat dan keputusannya menerima pengangkatan tersebut adalah demi menjaga persatuan bangsa.[156]
Tak lama setelah pelantikannya, Prabowo Subianto mulai menganjurkan doktrin "perang rakyat total" untuk pertahanan negara Indonesia.[157] Menyadari hal tersebut, ia membentuk Komponen Cadangan pada tanggal 7 Oktober 2021 dan menunjuk presenter TV, Deddy Corbuzier sebagai duta komponen cadangan untuk menggenjot rekrutmen.[158]
Mengingat sebagian alutsista TNI sudah tua, maka upaya untuk terus memodernisasi kemampuan militer dilakukan oleh Prabowo. Ia meyakini perencanaan jangka panjang dengan asumsi anggaran pertahanan dikunci sebesar 0,8% PDB Indonesia akan memungkinkan Indonesia membeli senjata tercanggih dan juga membangun industri pertahanan dalam negeri.[159] Rencana yang mencuat ke publik tak lama setelah tragedi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala (402) menjadi perdebatan hangat karena angka yang diajukan mencapai Rp.1,700 triliun atau Rp.68 triliun per tahun.[160]
Kepastian anggaran pertahanan ini dimanfaatkan Prabowo untuk membeli alat utama persenjataan canggih yang belum pernah dimiliki TNI. Ia berencana untuk memperluas kemampuan produksi amunisi dalam negeri Indonesia secara besar-besaran, karena kapasitas produksi Indonesia hanya 450 juta butir amunisi per tahun, meskipun terdapat permintaan satu miliar butir amunisi setiap tahunnya.[161] Untuk Angkatan Udara Indonesia, Prabowo ingin memperkuat militer Indonesia dengan mengakuisisi pesawat tempur baru seperti General Dynamics F-16 Fighting Falcon dan Dassault Rafale dari AS dan Prancis[162] sekaligus membeli pesawat angkut baru seperti Airbus A400M Atlas dan yang lebih baru Lockheed Martin C-130J Super Hercules. Untuk Angkatan Laut Indonesia, Prabowo menandatangani kontrak untuk kombatan permukaan yang lebih baru seperti Arrowhead 140 dan FREMM[163][164] sambil menjajaki kemungkinan produksi lokal pada kapal selam kelas Scorpène di bawah PAL Indonesia.[165] Ia juga memesan 500 Pindad Maung kendaraan utilitas ringan pada tahun 2020.[166]
Ia juga memimpin upaya renegosiasi mengenai pembayaran program pesawat tempur KAI KF-21 Boramae setelah pendahulunya, Ryamizard Ryacudu menghentikan pembayaran saham Indonesia dalam program tersebut.[167] Ia kemudian menghadiri peluncuran prototipe pesawat tersebut bersama dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mewakili Indonesia.[168]
Pada tanggal 20 April 2022, bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Prabowo memperkuat industri pertahanan Indonesia dengan melakukan konsolidasi PT Len, Pindad, PAL Indonesia, Dirgantara Indonesia dan PT Dahana menjadi satu holding, Defend ID.[169]
Kepresidenan (2024–sekarang)
Prabowo Subianto memenangkan Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 dengan 58,59% suara melawan dua lawannya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dilantikan sebagai presiden Indonesia. Pada usia 73 tahun, tiga hari pada hari pelantikan, Prabowo menjadi orang tertua yang menjadi presiden Indonesia, sedangkan pasangannya, Gibran, menjadi orang termuda yang menjabat wakil presiden Indonesia pada usia 37 tahun, 19 hari. Dalam pidato pengukuhannya, Prabowo berjanji untuk mengatasi tantangan internal seperti korupsi yang meluas, yang terus menghambat pembangunan negara. Selain itu, ia menyatakan berminat untuk meningkatkan swasembada Indonesia, dengan fokus pada reformasi ekonomi dan penguatan industri nasional.[208]
Kehidupan awal dan keluarga
Ayah Prabowo, Sumitro Djojohadikusumo (1917–2001), berasal dari Gombong, Kabupaten Karanganyar (Sekarang wilayah Kebumen). Ia adalah seorang ekonom yang menjabat sebagai mantan Menteri Perekonomian pada masa Presiden Soekarno dan menteri Riset dan Teknologi pada Soeharto.[25] Sumitro menamai Prabowo dengan nama adik laki-lakinya sendiri yang terbunuh dalam insiden melawan Pasukan Jepang di Lengkong, Tangerang selama Revolusi Nasional Indonesia.[26] Ibunda Prabowo, Dora Marie Sigar (1919–2008), adalah seorang Kristen Protestan Minahasa, yang berasal dari keluarga Sigar-Maengkom di Langowan, Sulawesi Utara.[27] Mereka menikah di Utrecht, Belanda.[28]
Prabowo Subianto memiliki dua kakak perempuan, Bianti Djiwandono yang lahir pada tahun 1946, dan Maryani Djojohadikusumo yang lahir pada tahun 1948.[28] Adik laki-laki satu-satunya, Hashim Djojohadikusumo, lahir pada tahun 1953.[28] Kakak sulung Prabowo, Bianti, menikah dengan Sudrajad Djiwandono, Gubernur Bank Indonesia periode 1993 hingga 1998, sedangkan adiknya, Maryani, menikah dengan pengusaha ekspatriat asal Prancis, Didier Lemaistre yang meninggal pada 2018.[28] Adik laki-laki Prabowo, Hashim, adalah salah satu pengusaha terkaya di Indonesia dengan aset tersebar di seluruh dunia mulai dari Indonesia hingga Eropa dan Amerika Utara. Karena pengasingan politik ayahnya akibat perbedaan pendapat dengan Sukarno pada tahun 1960-an, mereka hidup dalam pengasingan terutama di negara-negara seperti Swiss, Singapura, Thailand, Malaysia dan Inggris, sehingga Prabowo dan saudara-saudaranya memiliki latar belakang kosmopolitan.[29] Selama masa sekolah menengahnya, ia belajar di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia.[30] Antara tahun 1966 dan 1968, keluarga tersebut tinggal di London, tempat Prabowo bersekolah dan lulus dari American School.[31] Sumitro kemudian mendorong putranya untuk masuk akademi militer. Salah satu panutan Prabowo adalah Mustafa Kemal Atatürk, dan menurut rekan-rekan dan pengamat, Prabowo berbakat, memiliki hasrat untuk melakukan siasat, dan memiliki hasrat untuk kekuasaan politik.[26]
Sumitro sendiri berasal dari kalangan elite. Ayahnya, Margono Djojohadikusumo, adalah pendiri bank negara pertama Bank Negara Indonesia (BNI), pemimpin pertama Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sementara, dan anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) yang menyusun langkah-langkah kemerdekaan Indonesia.[32]
Berdasarkan silsilah ayah dan kakeknya, Prabowo merupakan generasi ketiga dari keluarga yang menduduki jabatan tinggi di Indonesia sejak didirikan pada tahun 1945.
Prabowo dan Titiek memiliki seorang putra, Didit Hediprasetyo, yang tinggal di Boston sebelum menetap di Paris untuk mengejar karir di bidang desain fesyen. Meskipun putranya kurang tertarik pada politik, Prabowo Subianto adalah paman dari politisi Gerindra Budi Djiwandono, Aryo Djojohadikusumo dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang bersama-sama akan meneruskan garis keturunan politik Djojohadikusumo.[33]
Kebijakan luar negeri
Di 100 hari pertamanya menjabat Menhan, Prabowo mengunjungi 8 negara untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Malaysia, Thailand, Turki, Tiongkok , Jepang, Filipina, dan Prancis untuk memperkuat hubungan militer.[171][172]
Prabowo juga berupaya membantu BUMN pertahanan untuk mengekspor produknya ke luar negeri. Ia berhasil membantu Dirgantara Indonesia mengekspor pesawat CN-235 ke Senegal dan mengekspor pesawat NC-212i ke Thailand,[173] serta membantu PAL Indonesia mengekspor kapal perang jenis dok platform pendaratan ke Angkatan Laut Filipina.[174]
Menyusul insiden pada akhir tahun 2019 di mana kapal-kapal Tiongkok melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di lepas pantai Kepulauan Natuna, Prabowo Subianto menyerukan tanggapan yang hati-hati, dengan menyebut Tiongkok sebagai "negara sahabat".[175] Dia juga memerintahkan pengerahan kapal angkatan laut tambahan di wilayah tersebut sebagai tanggapan atas insiden tersebut.[176] Terlepas dari kontroversi kelambanannya mengenai permasalahan Pulau Natuna, jajak pendapat Indo Barometer pada awal Januari menunjukkan bahwa Prabowo Subianto adalah menteri paling populer di kabinet Jokowi.[177]
Saat ditanya mengenai situasi Laut Cina Selatan dalam sesi Dialog IISS Shangri-La pada 14 Juni 2022, Prabowo menjawab Indonesia menghormati kepentingan semua negara yang terlibat di kawasan. Ia kemudian mengutip Nelson Mandela bahwa "musuhmu tidak boleh menjadi musuh kami juga".[178] Menanggapi pembentukan AUKUS dan rencana Australia untuk mengakuisisi kapal selam nuklir, Prabowo menilai aliansi tersebut dibuat atas dasar pertahanan dan berada di bawah hak kedaulatan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat.[179]
Departemen Pertahanan AS mengatakan Menteri Lloyd Austin dan Menteri Prabowo memandang agresi Tiongkok di Laut Cina Selatan tidak konsisten dengan hukum internasional. Pernyataan tersebut kemudian dibantah oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin dan menyebutnya sebagai kebohongan, dengan mengklaim bahwa Prabowo tidak pernah mengatakan hal tersebut ketika Kedutaan Besar Tiongkok menghubungi kantor pers Kementerian Pertahanan.[180] Prabowo sendiri kemudian membantah pernyataan Amerika tersebut, dengan menyatakan tidak ada pernyataan bersama maupun konferensi pers mengenai hal tersebut dan menyatakan bahwa Indonesia berhubungan baik dengan Tiongkok, Amerika Serikat dan Rusia serta menghormati kepentingan mereka, dan menegaskan Indonesia sebagai sikap tidak selaras.[181]
Dalam debat capres ke-3 Pemilu 2024, Prabowo berargumentasi bahwa situasi di wilayah tersebut menggarisbawahi perlunya militer yang kuat. Dia menyatakan bahwa militer membutuhkan lebih banyak platform patroli dan satelit untuk mempertahankan negara dari ancaman luar.[182]
Selama kunjungan presiden Probowo ke Tiongkok pada November 2024, Indonesia dan Tiongkok menandatangani nota kesepahaman untuk "pembangunan maritim bersama" di wilayah "klaim yang tumpang tindih" kedua negara di dekat Kepulauan Natuna.[183] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa memorandum tersebut tidak berdampak pada kedaulatan atau hak Indonesia di wilayah tersebut dan menyatakan bahwa dalam pandangan Indonesia klaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum.[183] Kritik terhadap memorandum tersebut yang dikutip oleh South China Morning Post berpendapat bahwa kata-kata tersebut dapat mendukung posisi Tiongkok mengenai klaim Laut Cina Selatan.[183]
Pada bulan Oktober 2020, Prabowo Subianto mengunjungi Amerika Serikat meskipun sebelumnya pernah dilarang memasuki negara tersebut, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan setelah diundang oleh rekannya dari AS, Mark Esper dan visa dikeluarkan untuknya. Beberapa organisasi hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, sebelumnya telah meminta pemerintahan Trump untuk membatalkan kunjungan tersebut.[184] Dari tawaran kunjungan luar negerinya yang sering dilakukan seperti ke Amerika Serikat, Prabowo berhasil meyakinkan Kongres Amerika Serikat untuk menyetujui penjualan pesawat canggih pesawat tempur supersonik F-15EX Eagle II ke Indonesia.[185]
Pada tanggal 3 Juni 2023, Prabowo Subianto mengusulkan rencana perdamaian multi-poin untuk mengakhiri invasi Rusia ke Ukraina yang sedang berlangsung di IISS Dialog Shangri-La di Singapura.[186][187] Usulannya antara lain sebagai berikut.[186]
Usulan Prabowo ditolak mentah-mentah oleh Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, dengan menyatakan bahwa usulan tersebut adalah "rencana Rusia, bukan rencana Indonesia".[188] Usulan ini juga dikritik oleh kepala kebijakan luar negeri UE Josep Borrell, dengan mengatakan bahwa harus ada "perdamaian yang adil" bukan "perdamaian penyerahan".[188] Hal ini juga dikritik oleh Partai PDI-P, di mana Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Indonesia tidak membutuhkan pemimpin yang memberikan nasehat yang menyimpang dari prinsip diplomasi yang "bebas dan aktif".[189] Namun, rencana tersebut diterima dengan baik oleh Tiongkok karena diplomat Tiongkok Cui Tiankai mengapresiasi upaya Prabowo dalam menemukan solusi perdamaian sekaligus mengkritik Barat karena salah mengelola situasi keamanan mereka sendiri.[190] Prabowo kemudian dipanggil oleh Jokowi untuk mengklarifikasi rencana perdamaian tersebut karena Indonesia secara resmi mengutuk Rusia atas invasi tersebut.[190][191] Jokowi kemudian mengklarifikasi bahwa rencana perdamaian yang diusung Prabowo “baik-baik saja” karena hanya sekedar usulan dalam dialog terbuka dan tidak secara resmi mencerminkan sikap Indonesia.[192]
Pada tanggal 2 Juni 2024, Volodymyr Zelenskyy bertemu dengan Prabowo di sela-sela Dialog IISS Shangri-La di Singapura dan mengundangnya untuk menghadiri KTT perdamaian Ukraina Juni 2024 di Jenewa, dengan harapan kehadirannya.[193] Menanggapi undangan tersebut, Prabowo mengaku belum bisa memastikan kehadirannya pada KTT bulan Juni tersebut dan ia harus berdiskusi dengan Presiden Jokowi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto tentang sikap pemerintah Indonesia dalam menghadiri KTT tersebut.[194] Prabowo mengatakan kepada Zelenskyy bahwa "Banyak negara merasa bahwa dalam pertemuan puncak perdamaian semua elemen harus hadir, terutama Rusia".[195] Prabowo menawarkan solusi Indonesia kepada Zelenskyy yang sepertinya tidak menerima usulan gencatan senjata Indonesia dan Prabowo ingin terus mencari solusinya. Prabowo juga menawarkan jasa baik Indonesia kepada Presiden Zelenskyy dalam segala cara untuk mencari solusi perdamaian antara Rusia dan Ukraina.[196]
Pada saat Konflik Israel–Hamas pada tahun 2023, Prabowo Subianto mengungkapkan kekecewaannya terhadap Negara-negara Barat yang terkesan diam ketika melihat warga sipil dan anak-anak menjadi korban perang. Ia juga mengecam negara-negara barat karena adanya standar ganda mengenai hak asasi manusia. Ia telah menyumbangkan Rp. 5 miliar kekayaan pribadinya untuk rakyat Palestina[197] dan bergabung dengan Presiden Jokowi, Menteri Luar Negeri Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Duta Besar untuk Indonesia dari Palestina Zuhair Al-Shun untuk mengirimkan 51,5 ton bantuan yang disalurkan oleh TNI AU.[198] Ia juga telah berkomunikasi dengan Menteri Pertahanan Mesir Mohamed Ahmed Zaki untuk mengizinkan lewatnya kapal rumah sakit TNI Angkatan Laut KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat akan berlabuh di dekat El Arish, Sinai untuk menyalurkan bantuan lebih lanjut untuk Palestina.[199]
Dalam Dialog IISS Shangri-La di Singapura pada tanggal 2 Juni 2024, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirimkan pasukan ke Gaza di bawah misi penjaga perdamaian PBB jika diperlukan dan ia juga menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengevakuasi dan merawat hingga 1000 orang. melukai warga Palestina di rumah sakit Indonesia sesegera mungkin jika situasi di lapangan memungkinkan.[200] Pernyataannya juga didukung oleh Panglima TNI Agus Subiyanto, yang menyatakan TNI dapat mengerahkan 1.394 personel untuk misi penjaga perdamaian di Gaza dan telah melakukan pendekatan Singapura dan Australia yang menyatakan minatnya untuk bergabung dengan Indonesia untuk operasi bersama.[201] Presiden Jokowi menyatakan dukungannya terhadap rencana Prabowo memberikan bantuan medis dan menginstruksikannya untuk mencari kerja sama dengan Uni Emirat Arab dalam pengoperasian rumah sakit di Gaza[202] dan terbang ke Yordania untuk menghadiri pertemuan puncak mengenai Gaza atas nama Jokowi.[203] Ide Prabowo juga mendapat dukungan dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang mengusulkan misi bersama antara Indonesia dan Malaysia.[204]
Salah satu tindakan awal Prabowo sebagai Menteri Pertahanan adalah memperluas bidang studi di Universitas Pertahanan Indonesia. Dalam arahan Prabowo, Unhan membuka program studi S1 Kedokteran Militer dan S1 Sains dan Matematika serta Ilmu Militer.[205] Ia juga membebaskan biaya kuliah bagi taruna berprestasi dan menjamin kesejahteraan mahasiswa dengan menyediakan komputer laptop dari kampus.[206] Pada tanggal 25 Maret 2022, Jokowi dan Prabowo melakukan perluasan kampus dengan membuka cabang di luar Sentul City, Jawa Barat, yaitu Ben Mboi Politeknik, di Belu, Nusa Tenggara Timur.
Prabowo juga secara pribadi menerima 22 mahasiswa Palestina untuk didaftarkan di Unhan pada 8 November 2023 dengan masa studi 5 tahun di bidang kedokteran, farmasi, dan teknik.[207] Dia memberi mereka beasiswa penuh dan berjanji untuk mendaftarkan lebih banyak mahasiswa Palestina ke universitas tersebut.[207] Menurut Prabowo, pendaftaran mereka merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk membantu Palestina dalam upayanya menjadi negara berdaulat yang diakui.[207]
Konvensi Partai Golkar
Pada tahun 2004, Prabowo Subianto adalah salah satu dari lima pesaing dalam Konvensi Calon Presiden Partai Golongan Karya yang bersaing untuk menjadi calon presiden dari partai Golkar. Ia memperoleh jumlah suara terendah, hanya 39, dan tersingkir di putaran pertama.[105] Pemungutan suara putaran kedua dimenangkan oleh Wiranto. Setelah menempati posisi terakhir dalam konvensi partai, Prabowo menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Golkar hingga mengundurkan diri pada 12 Juli 2008.
Pada bulan Februari 2008, lingkaran dalam Prabowo, termasuk Fadli Zon, Muchdi Purwoprandjono, dan adik laki-laki Prabowo Hashim Djojohadikusumo, bersama beberapa orang lainnya mendirikan Partai Gerindra. Prabowo menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Ia kemudian diangkat menjadi ketua umum partai tersebut setelah kematian ketua partai sebelumnya, Suhardi, pada tahun 2014.[106]
